Kesimpulan Kelompok 6: KOMUNIKASI

Kesimpulan Kelompok 6: KOMUNIKASI

Disusun Oleh: 
-Abdul Hafizh
-Bintang Satrio P
-Dehan Athallah
-Dwita Angraini
-Syarif Nur Ikhsanuddin

Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah interaksi atau penyampaian pesan (berupa informasi atau berita) dari seseorang kepada orang lain.

Unsur Komunikasi

1.       Adanya pengirim berita/informasi.

2.       Adanya penerima berita/informasi.

3.       Ada berita/informasi yang disampaikan.

4.        Ada media atau alat pengirim berita/informasi.

5.       Ada sistem simbol yang digunakan untuk menyatakan berita/informasi (berupa gerakan, tulisan, dan kata-kata).

Jenis Komunikasi

1.       Komunikasi Searah, yaitu komunikasi yang datang hanya dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain hanya menjadi penerima.

2.        Komunikasi Dua Arah, yaitu penerima dapat berubah fungsi menjadi pengirim berita, sedangkan pengirim dapat menjadi pnerima berita.

Tingkatan Komunikasi

1.       Komunikasi Intrapribadi: komunikasi yang terjadi pada diri sendiri melalui syaraf dan indra (misalnya meditasi).

2.       Komunikasi Antarpribadi: komunikasi yang terjadi pada individu dengan individu lain dan bersifat personal.

3.       Komunikasi Massa/Publik: komunikasi dimana berita dapat diterima oleh penerima secara serentak dan ditunjukan pada runag lingkup yang luas (berita di radio, televisi, atau surat kabar misalnya).

4.        Komunikasi Organisasi/Kelompok:  komunikasi terjadi dalam penerimaan dan pengiriman berbagai informasi organisasi yang bersifat formal maupun informal.

Struktur Komunikasi

1.       Jenis Bintang: Dalam jenis ini, ada satu orang yang menjadi pusat komunikasi dan setiap individu yang ingin berhubungan dengan individu lainnya harus melalui pusat itu terlebih dahulu. Jenis ini terdapat dalam rapat-rapat, organisasi-organisasi, dan kelompok-kelompok formal lainnya

2.       Jenis Hubungan Langsung: Dalam jenis ini, setiap individu dapat berbicara langsung dengan individu lainnya pada setiap saat yang ia kehendaki sendiri. Jenis ini biasanya didapati dalam kelompok-kelompok yang tidak formal, seperti arisan, reuni, atau acara keluarga.

Komunikasi Efektif dan Implikasi Manajerial

Komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, sikap, dan perasaan antara dua individu atau kelompok yang kemudian menghasilkan sebuah perubahan sikap (attitude change) pada individu atau kelompok yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi dapat dikatakan efektif apa bila komunikasi yang dilakukan dimana :

1.       Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya.

2.       Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim.

3.       Tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim.

Implikasi manajerial ialah bagaimana meningkatkan produktifitas dengan cara meningkatkan kapasitas, kualitas, efesiensi, dan efektivitas melalui sumber daya yang ada. Dalam manajemen sendiri terdapat 2 implikasi yaitu :

1.       Implikasi prosedural meliputi tata cara analisis, pilihan representasi, perencanaan kerja dan formulasi kebijakan.

2.        Implikasi kebijakan meliputi sifat substantif, perkiraan ke depan dan perumusan tindakan.

Perubahan dan Pengembangan Organisasi

Dibawah ini merupakan contoh kasus perubahan dan pengembangan organisasi, yaitu ormas perindo yang berkembang menjadi partai perindo..


TEMPO.CO, Jakarta - Hary Tanoesudibyo mengatakan organisasi masyarakat Persatuan Indonesia (Perindo) dapat saja berubah menjadi partai politik. Namun, peralihan Perindo ke partai politik sangat tergantung dengan situasi Tanah Air.

"Bila keadaan 2014 sampai 2019 masih seperti sekarang, ada kemungkinan Perindo bisa jadi partai politik," kata Hary Tanoe seusai deklarasi Perindo di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 24 Februari 2013.

Kondisi yang dimaksud pendiri Perindo ini: jika kondisi Tanah Air tetap 
marak dengan korupsi dan pendidikan yang memprihatinkan. "Jadi nanti jika di 2014, program-programnya (pemerintah) juga jelas, korupsi menurun, pendidikan juga bagus, saya rasa tidak ada gunanya Perindo jadi parpol, karena semuanya sudah bagus."

Tetapi, jika tidak ada perubahan, pemilik MNC Grup ini menegaskan dengan kendaraan partai, Perindo akan lebih leluasa melakukan perubahan. "Lebih kongkret, tidak hanya kegiatan sosial, tapi juga bisa menjadi bagian dari pengambil keputusan," kata dia.

Perindo baru saja dideklarasikan sebagai organisasi masyarakat berasaskan Pancasila. Beberapa pengurus partai ikut menjadi deklarator Perindo, seperti Ketua Dewan Pembinan Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan politikus Hanura Sarifuddin Sudding. Ikut juga sebagai deklarator, Romli Atmasasmita serta dua artis, Andre Hehanusa dan Katon Bagaskara. (sumber)




Ketua Umum DPP Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Ormas Perindo akan berubah menjadi partai politik. 

Hal tersebut berdasarkan keputusan Rapimnas yang dihadiri 21 dewan perwakilan wilayah (DPW) di seluruh Indonesia. "Sesuai dengan keputusan Rapimnas, kami akan mengubah ormas Perindo menjadi partai politik pada waktunya nanti," ujar Hary  usai menggelar Rapimnas Perindo di Auditorium MNC Tower, Jalan Kebon Sirih  Jakarta Pusat,  Kamis (22/5/2014). 

Hary menjelaskan, ada dua pilihan yang ditawarkan untuk mengubah Perindo menjadi partai politik.   "Ada dua opsi terkait transformasi ini. Pertama mengubah ormas menjadi partai politik dan yang kedua ormas tetap jalan, lalu membuat partai politik," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia telah membentuk tim yang akan membahas kedua pilihan dan merumuskan format apa yang tepat untuk merubah Perindo menjadi partai. 

"Untuk itu, kami akan membentuk tim kecil yang terdiri atas beberapa pengurus perindo. Tim kecil itu akan merumuskan format dan keperluan lainnya. Jadi, yang jelas memang akan bentuk partai politik, tetapi apakah itu transformasi dari ormas atau membentuk baru ini nanti tim kecil yang akan bekerja," tutup Hary.(sumber)

Kepemimpinan

Kepemimpinan SBY


        Lahir pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Seorang ilmuwan teruji, beliau meraih gelar Master in Managementdari Webster University,Amerika Serikat tahun 1991.Lanjutan studinya berlangsung di Institut Pertanian Bogor, dan di 2004 meraih Doktor Ekonomi Pertanian.. Pada 2005, beliau memperoleh anugerah dua Doctor Honoris Causa, masing-masing dari almamaternyaWebster University untuk ilmu hukum, dan dari Thammasat University di Thailand ilmu politik.

        Susilo Bambang Yudhoyono meraih lulusan terbaik AKABRI Darat tahun 1973, dan terus mengabdi sebagai perwira TNI sepanjang 27 tahun. Beliau meraih pangkat Jenderal TNI pada tahun 2000. Sepanjang masa itu, beliau mengikuti serangkaian pendidikan dan pelatihan di Indonesia dan luar negeri, antara lain Seskoad dimana pernah pula menjadi dosen, serta Command and General Staff College di Amerika Serikat.Dalam tugas militernya, beliau menjadi komandan pasukan dan teritorial, perwira staf, pelatih dandosen, baik di daerah operasi maupun markas besar. Penugasan itu di antaranya, KomandanBrigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad, Panglima Kodam II Sriwijaya dan Kepala StafTeritorial TNI.

TIPE KEPEMIMPINAN

     I. SBY DALAM TIPE MILITERISTIK

     Pertama saya mengaitkan bahwa SBY bergaya pemimpin yang bertipe militeristik. Hal ini di sebabkan karena yang mempengaruhi corak kepemimpinan seseorang bisa berupa pendidikan dan pengalaman. Dari segi pendidikan dan pengalaman inilah yang mengindikasikan bahwa SBY memiliki gaya militeristik karena SBY merupakan lulusanAKABRI terbaik dan mengabdi sebagai perwira TNI selama 27 tahun, serta meraih pangkat Jendral TNI tahun 2000.


      II.   SBY DALAM TIPE KARISMATIK

     Karisma adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Buat saya, Pak SBY adalah orang yang berkarisma. Belum ada pemimpin yang berkarisma seperti pak SBY pada saat ini.


     III. SBY DALAM TIPE DEMOKRATIS

     Menurut saya kepemimpinan SBY juga masuk dalam tipe demokratis mungkin disebabkan karena tuntutan reformasi, situasi dan kondisi saat ini yang semakin liberal.


KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
         Di periode kedua masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini banyak kebijakan-kebijakan yang tidak populer dan menimbulkan kontroversial dimasyarakat. Sebut saja kebijakan dana talangan untuk Bank Century yang awalnya 632 Milyar membengkak sampai 1000% menjadi 6,7 Trilyun. Kebijakan ini sekarang banyak diperbincangkan oleh masyarakat setelah DPR membentuk Pansus Skandal Bank Century. Saat ini kasus tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh pansus untuk mengetahui apakah ada pelanggaran hukum dari kebijakan ini. Siapa yang salah dalam skandal Bank Century ini?. Semua saksi yang dimintai keterangan masih saling melempar tanggung jawab. Banyak diantara saksi yang dicurigai terlibat hanya mengandalkan sebuah kata “TIDAK TAHU, TIDAK INGAT, TANYAKAN SAJA PADA…,”. Semua itu hanya untuk ‘ngeles’ dari tanggung jawabyang harus mereka pertanggung jawabkan.


KINERJA SBY
        SBY cenderung lebih kalem, sesuai dengan background kebudayaannya yang jawa, sehingga banyak orang justru mengatakan bahwa beliau ini “lelet”. Sepeti yang kita ketahui bahwa beliau merupakan calon incumbent. Sosok kemiliteran yang kental secara tidak langsung juga membawa dampak pada kabinet yang dipimpinnya. Kemampuan beliau untuk melihat kedalam masalah tidak terlalu baik apabila dibawa ke level teknis, karena beliau merupakan sosok yang ahli dalam mensinergikan kekuatan-kekuatan yang berada dibawah kepemimpinan beliau.


PRESTASI
        SBY telah berhasil membuat komitmen dalam kerjanya, contohnya yang paling nyata adalah masalah kesejahteraan guru. Ketika awal pemeritahannya ditahun 2004, beliau mengatakan kalau guru harus menjadi sebuah profesi.Pernyataan beliau dan diiringi dengan komitmen yang tinggi telah menjadi kenyataan sekarang ini, dimana guru telah menjadi sebuah profesi dan pemerintah menyadari betul akan pentingnya guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terbukti anggaran pendidikan kita sudah dinaikkan menjadi 20%dari APBN.

        Telah membangun citra Positif Indonesia dalam hubungannya dengan luar Negeri, baik di bidang Ekonomi,Sosial budaya, Pendidikan, Pertahanan danPerdamaian Dunia DLL.



sumber berita

Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi

Contoh kasus dibawah ini, jokowi mengambil keputusan untuk tidak melantik calon KAPOLRI

Presiden Jokowi Batal Lantik Budi Gunawan Jadi Kapolri

Setelah lama ditunggu-tunggu publik, Presiden Jokowi akhirnya bersikap. Secara tegas Jokowi menyatakan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan dan mengusulkan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru yang akan diajukan kepada DPR. Jokowi juga memberhentikan dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, sekaligus mengeluarkan Keppres pengangkatan tiga pimpinan KPK sementara yakni Taufiqurrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi SP Johan Budi.

Sebelumnya Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)  Rizky Argama, Selasa (17/2) menjelaskan bahwa putusan praperadilan tersebut sesungguhnya tidak memberikan dampak apapun terhadap kewenangan Jokowi Jokowi dalam melantik atau tidak melantik BG sebagai Kapolri. Setidaknya terdapat dua alasan bagi Jokowi untuk membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri sekaligus mengajukan nama baru calon Kapolri.

Pertama, meskipun putusan praperadilan telah menyatakan status BG sebagai tersangka tidak sah, tetapi proses hukum terhadap BG belumlah berakhir. Putusan praperadilan, ujarnya, hanya mendiskualifikasi kedudukan BG sebagai penyelenggara negara dan penegak hukum. Sementara itu, pemeriksaan mengenai pembuktian apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BG terbukti atau tidak, hingga hari ini belum dilaksanakan. Dalam hal itu, KPK dapat kembali menetapkan BG sebagai tersangka. Terlebih KPK melalui kuasa hukumnya telah menyatakan akan mempertimbangkan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan praperadilan tersebut. Dengan demikian, proses hukum terhadap kasus yang disangkakan terhadap BG dimungkinkan akan berlanjut. (sumber; republika)

Kedua, pelantikan BG sebagai Kapolri justru akan menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi Jokowi. Hingga hari ini, proses pencalonan Kapolri baru sejak pengusulan nama calon ke DPR memakan waktu lebih dari satu bulan. Gelombang perlawanan dari berbagai elemen masyarakat terhadap rencana pelantikan BG sebagai Kapolri sepertinya menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi Jokowi sehingga hari ini bisa bersikap tegas.

Jokowi menyadari, bahwa pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, jika tetap dilantik pasti akan bisa menimbulkan permasalahan yang lebih besar, berupa perlawanan dari masyarakat. Untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif, Jokowi memutuskan membatalkan pencalonan BG dan mengusulkan calon baru. "Maka hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai Kapolri," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara.

Jokowi juga berpesan kepada berbagai pihak terkait, untuk mentaati rambu-rambu hukum. "Demikian juga untuk Komjen Pol Budi Gunawan untuk tetap memberikan kontribusi terbaik bagi Polri serta profesional dalam  jabatan apapun yang diamanatkan," ucapnya. Jokowi berpendapat, keputusannya ini merupakan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus dilakukan bersama-sama dan sinergis. Lebih baik terlambat asal selamat.. Mungkin begitu filosofi Jokowi, semoga benar-benar selamat sampai tujuan yang dicita-citakan, Amiin. (Banyumas; 18 Februari 2015)

sumber

BEKERJA SAMA DALAM TEAM (KELOMPOK)

Dari contoh kasus dibawah ini, adanya kerja sama antara TNI AU, TNI AL, TNI AD dan POLRI untuk menjaga wilayah NKRI. 

"Menjaga Kedaulatan NKRI Di Tapal Batas"

Tugu "Garuda Perkasa" di tapal batas Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

"NKRI Harga Mati". Sebaris kalimat itu terpampang di tugu perbatasan Garuda Perkasa yang berdiri kokoh di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Tugu yang terletak di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik, itu menjadi tapal batas wilayah Indonesia-Malaysia.

Slogan sarat makna itu mengandung arti mendalam menyangkut sebuah keteguhan memegang prinsip atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konteks pengamanan wilayah perbatasan semboyan itu menjadi sangat penting, karena Sebatik merupakan salah satu pulau terluar NKRI dan menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia.

Pulau Sebatik terbagi dua. Di bagian utara seluas 187,23 kilimeter persegi masuk wilayah negara bagian Sabah, Malaysia, sedang bagian selatan seluas 246.61 kilometer persegi menjadi bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pulau yang merupakan beranda depan NKRI itu membutuhkan perhatian serius Pemerintah Indonesia, terutama TNI dan Polri dalam pengamanan, karena wilayah di ujung negeri ini kerap terjadi berbagai pelanggaran.

Di wilayah itu juga sering terjadi kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan narkoba dan berbagai jenis barang terlarang lainnya.

Kekhawatiran akan lunturnya rasa nasionalisme yang berdampak terhadap keutuhan NKRI juga menjadi persoalan lain di wilayah perbatasan itu.

Pelanggaran batas wilayah udara di Pulau Sebatik itu juga memunculkan kekhawatiran, karena akan mengancam kedaulatan NKRI. Di Kabupaten Nunukan seringkali dimasuki pesawat-pesawat udara Malaysia.

Markas Besar (Mabes) TNI AU mengakui wilayah batas udara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan rawan terjadi pelanggaran batas udara.

Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU Marsekal Muda Sudipo Handoyo mengungkapkan pihaknya seringkali mendapatkan laporan bahwa perbatasan wilayah udara di Kabupaten Nunukan seringkali dimasuki pesawat-pesawat udara Malaysia.



Radar Pemantau

Dalam kaitan itu, kata Sudipo, demi menjaga keamanan dan kedaulatan udara NKRI, TNI AU langsung menindaklanjuti dengan membangun radar pemantau yang bersifat mobile yang diharapkan dapat memagari wilayah udara Indonesia.

"Apabila suatu saat radar milik TNI AU tersebut mendeteksi terjadinya pelanggaran batas udara oleh pesawat-pesawat Malaysia maka akan dilakukan tindakan tegas," katanya ketika berkunjung ke wilayah tapal batas belum lama ini.

Hasil pantauan dari radar yang akan dibangun pada lahan seluas 10 hektare di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, itu dapat diprint out untuk membuktikan terjadinya pelanggaran.

"Hasil deteksi radar ini dapat `diprint out` untuk membuktikan terjadinya pelanggaran batas udara apabila menyangkal melakukan pelanggaran," ujarnya.

Untuk mendukung pengoperasian radar pemantau di Nunukan TNI AU akan menempatkan satuan radar dan satuan rudal yang dipersiapkan memburu pesawat-pesawat negara lain yang memasuki wilayah NKRI.

Selain penempatan prajurit, untuk memaksimalkan pengamanan batas udara di daerah itu TNI AU juga akan menempatkan satu kompi prajurit dari satuan radar dan satu kompi pertahanan.

Dengan beroperasinya radar pemantau itu, maka "mata dan telinga" militer Indonesia akan bertambah tajam. Arah hadap instalasi radar itu sengaja ditujukan ke perbatasan dengan negara bagian Sabah, Malaysia Timur, itu untuk mencegah pelanggaran kedaulatan ruang udara nasional.

Radar itu diupayakan beroperasi pada November 2014. Untuk menempatkan instalasi strategis itu, diperlukan lahan 10 Hektare walau radarnya adalah radar bergerak (mobile radar), yang juga dapat dipasang dimana saja.

Selain radar, umumnya setingkat detasemen (Satuan Radar TNI AU) yang dipimpin seorang mayor senior atau letnan kolonel, instalasi itu juga dilengkapi dua satuan setingkat kompi Korps Pasukan Khas TNI AU dan Artileri Pertahanan Udara.

Terkait dengan tingkat kerawanan dan terjadinya pelanggaran di tapal batas Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik itu Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujiastono memberikan perhatian serius untuk pengamanan wilayah itu.

Pangdam meminta prajurit Satuan Tugas (Satgas) Pengaman Perbatasan (Pamtas) Batalyon Infantri Lintas Udara (Yonif Linud) 433/Kostrad untuk senantiasa mewaspadai segala ancaman terhadap NKRI.

Saat berkunjung di Markas Yonif Linud 433/Kostrad di Kabupaten Nunukan belum lama ini ia mengajak prajurit untuk tetap menggunakan pengetahuan perang sebagiamana yang telah diperoleh selama pendidikan di TNI AD untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan terhadap keutuhan NKRI.

Ancaman itu, menurut jenderal berbintang Ssatu dapat berasal dari dalam negeri maupun dari negara lain sehingga kewaspadaan tetap diperkuat dalam sanubari seorang prajurit yang kini bertugas di perbatasan.

Sejatinya tugas dan tanggung jawab menjaga keutuhan NKRI merupakan amanah Undang-Undang tanpa mengenal status dari prajurit itu sendiri sebagai representasi dari negara. Apapun yang terjadi di wilayah tugas masing-masing sepanjang berada pada jalur yang benar agar berupaya maksimal mempertahankannya demi nama baik NKRI.

"Keamanan wilayah perbatasan menjadi tugas prajurit TNI sebab apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan gangguan terhadap NKRI dipastikan mempengaruhi kebijakan pemerintah," ujarnya.

Karena itu, katanya, seorang prajurit wajib memahami hal ini dalam rangka menjaga komando kendali antarsatuan yang ditugaskan di perbatasan Indonesia-Malaysia oleh negara termasuk bagi prajurit TNI AL, kepolisian dan TNI AU.

"Kebersamaan yang telah ditunjukkan antarsatuan baik TNI AL, TNI AD dan kepolisian di wilayah perbatasan ini dapat terjaga dengan baik dan benar-benar terjadi kekompakan dan kerja sama yang baik," ujar Benny Indra Pujiastono

Pangdam mengakui fasilitas pendukung yang dimiliki prajurit Pamtas dalam menjalankan tugas itu memang relatif belum memadai, seperti pos pengaman perbatasan. Ia berjanji akan menindaklanjuti permasalahan itu.

"Setelah saya mendengarkan paparan dari prajurit yang bertugas di perbatasan di Kabupaten Nunukan ini, masalah itu akan saya sampaikan kepada komando atas," katanya.

Di hadapan prajurit Kostrad dan Kodim 0911/Nunukan ia menyontohkan, kondisi pos pengamanan perbatasan di Sei Kaca, Kecamatan Seimenggaris, yang kondisinya sangat tidak layak karena telah runtuh yang membutuhkan perbaikan.



Mental Baja

Oleh karena itu, Pangdam meminta prajurit yang ditugaskan di pos tersebut benar-benar pilihan yang memiliki mental baja karena banyaknya keterbatasan yang harus diterima.

"Beban tugas prajurit Satgas Pamtas hanya menjaga keamanan wilayah perbatasan dibandingkan dengan penanganan konflik horizontal seperti yang dilakukann prajurit TNI di daerah rawan konflik sosial," ujarnya.

Meskipun dia akui, mental prajurit yang mendapatkan tugas negara benar-benar kuat dan tidak terpengaruh oleh kondisi sosial di sekitarnya terutama jika mengalami kendala yang pelik.

Seorang prajurit, kata dia, berus tetap tegar dalam menjalankan tugas-tugas negara di wilayah perbatasan dan persoalan yang dialami menjadi kewenangan pimpinan untuk menindaklanjutinya.

Kepada unsur pimpinan TNI yang bertugas di perbatasan, Pangdam meminta agar mampu meyakinkan prajuritnya terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan dialami selama menjalankan tugas.

Dalam upaya mengamankan kedaulatan NKRI di perbatasan Indonesia-Malaysia, aparat gabungan TNI, Polri dan pemerintah daerah di Kabupaten Nunukan terus berupaya melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah tapal batas dengan menggelar "Patroli Pelangi".

"Patroli yang digelar disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Patroli Pelangi melibatan TNI, Polri dan pemerintah," kata Kapolres Nunukan AKBP Robert Silindur Pangaribuan.

Kondisi kehidupan warga Pulau Sebatik memang tidak seberuntung negara tetangga, namun yang patut dibanggakan tetap teguhnya prinsip masyarakat yang tinggal di tempat untuk setia dengan NKRI.

"Walaupun kami hidup dalam kondisi serba kakurangan, namun kami tetap akan menjadi warga negara Indonesia, karena Indonesia merupakan tanah kelahiran kami," kata Jemma (50), salah seorang dari puluhan ribu warga Sebatik yang tinggal tak jauh dari pos pengamanan di Desa Aji Kuning, bahkan ruang tamunya berada di wilayah Indonesia, sementara dapurnya di wilayah Malaysia.

Sejatinya masyarakat Nunukan terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan golongan, namun upaya menjaga keamanan dan martabat bangsa Indonesia di mata negara lain yang berbatasan langsung dapat diwujudkan.

Semangat kebersamaan yang tumbuh di masyarakat perbatasan itu merupakan roh yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang selalu siap menjaga dan mengamankan kedaulautan NKRI.

Kebersamaan dan pantang menyerah dan slogan "NKRI Harga Mati" itu menjadi modal utama TNI, Polri dan Pemerintah dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan serta keutuhan NKRI di tapal batas.(8) 

sumber berita